Bagaimana Satu Data Meningkatkan Pelayanan Publik

Apakah anda mengurus SIM lebih mudah sekarang?

Apakah anda mengurus KTP lebih cepat sekarang?

Apakah anda mengurus sertifikat tanah lebih murah sekarang?

Setiap kita menyadari bahwa pelayanan publik masih menjadi tantangan pemerintah agar lebih murah, mudah dan cepat. Masih banyak ditemukan system yang baik, namun dengan oknum-oknum yang mengakali, system itu jadi tidak efektif dan efisien.

Muncullah satu solusi untuk peningkatan pelayanan publik: satu data.

Satu data merupakan upaya untuk menjadikan data yang berkualitas bagi siapa saja. Satu data berprinsip satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dalam penyajiannya, satu data harus bisa diakses siapa saja, gratis, bisa disebarluaskan dengan format terbuka. Namun demikian, satu data juga mengecualikan data-data yang bersifat rahasia dan strategis sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

Satu data menjadikan pelayanan publik lebih baik

Pada studi kasus di beberapa negara yang dilakukan oleh PBB, sebagian besar menunjukkan belum siap untuk mengimplementasikan data. Masalah terbesar ialah dukungan pemerintah, ketersediaan dana dan faktor supply demand data.

Studi lain oleh McKinsey Global Institute (2013), menunjukkan  open data – informasi publik dan data pribadi yang bisa dibagikan – dapat membantu menciptakan nilai $3 triliun (sekitar 39.859 triliun rupiah) per tahun pada tujuh area ekonomi global.

Satu data dilakukan dengan menggunakan satu portal data.

Satu data saat ini dikomandoi oleh Kantor Staf Kepresidenan, dengan dibantu oleh KemenBappenas, BPS, BIG dan didukung oleh para kementerian.

Jika satu data disebarkan melalui berbagai media, tentu akan mengurangi efektifitas dampak kebijakan ini. Satu data dalam satu portal, maka setiap orang akan melihat data yang sama, baik berbeda pulau, akses dan kepentingan.

Akses yang besar bagi masyarakat bagi kebijakan pemerintah

Masyarakat lebih memiliki akses terhadap data pemerintah, dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah akan menggunakan data tersebut sebagai feedback untuk meningkatkan pelayanan publik.

Bagaimana jika kinerja pemerintah kurang baik?

Disinilah tantangan satu data atau open data, dimana  muncul ketakutan untuk mendapatkan cercaan. Data kemudia disembunyikan demi menghindari kritik masyarakat atas kinerja negatif. Hal ini seharusnya tidaklah diperlukan, karena akan merugikan bangsa ke depan.

Lihatlah pengendalian harga menjelang hari raya.

Ketika menjelang hari raya, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan untuk mengendalikan harga. Data yang diperlukan seperti: produksi pertanian, stok produk pertanian, perkembangan harga,  dsb. Produksi pertanian menggunakan data hasil kerjasama antara BPS dan Kementerian Pertanian, stok produk pertanian dihasilkan BULOG, perkembangan harga didapat dari indicator inflasi BPS dsb. Data itu satu, tidak ada versi-versi lain yang bisa membingungkan. Perencanaan dan strategi bisa lebih akurat sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan masyarakat bahagia menyambut hari raya.

Kesimpulan untuk hari ini.

Satu data dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Anda bisa mengurus SIM, KTP, sertifikat tanah lebih mudah, cepat dan murah. Harapannya satu data lebih baik lagi konsepnya (bisa dilihat di Portal Satu Data Indonesia) dan ada dukungan data dari tingkat pemerintahan daerah terkecil.

NB: Jangan lupa subscribe ya!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s